4.12 perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi
●) Pembangunan Ekonomi
☻ bersifat kualitatif , bukan hanya pertambahan produksi tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam strutur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian.
☻ pembangunan ekonomi meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu melihat perubahan tentang jumlah kemiskinan , jumlah pengangguran , kesenjangan , kebebasan, ketergantungan kepada orang lain dsb.

●) Pertumbuhan Ekonomi
☻ bersifat kuantitatif yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.
☻ pertumbuhan ekonomi hanya melihat indikasi dari tiga faktor saja, yaitu pendapatan nasional, pendapatan perkapita , dan pertumbuhan penduduk.

4.13 persamaan pendapatan perkapita dan pertumbuhan penduduk
☻ sama –sama meningkatkan taraf hidup masyarakat yang makmur dan lebih baik
☻ sama-sama saling menunjang yaitu pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekon0mi memperlancar proses pembangunan.
☻ sama-sama meningkatkan perekonomian suatu negara.

4.14 rumus menghitung pertumbuhan ekonomi , menurut sudut pendekatan
1. Produksi (Production Approach)
1.1 kotor GNP2 – GNP1 x 100%
GNP1
1.2 bersih NNP2 – NNP1 x 100%
NNP1

2. Pendapatan (Income Approach)
2.1 kotor → NI2 – NI1 x 100%
NI1
2.2 kotor pra pajak
Langsung → PI2 – PI1 x 100%
PI1
2.3 bersih (pasca pajak langsung)
DI2 – DI1 x 100%
DI1

Cara menghitung pertumbuhan ekonomi :
Pertumbuhan → PDBt – PDBt-1 x 100 %
PDBt-1
Keterangan : PDBt = Produk Domestik Bruto Tahun t
PDBt-1 = Produk Domestik Bruto Tahun t-1
t = waktu (tahun)
4.15. deskripsi hasil pembangunan ekonomi yg dicapai oleh indonesia selama periode:
4.15.1 Orde lama
Pada orde lama, pembangunan ekonomi lebih mengarah pada sektor politik.
1.Masa Pasca Kemerdekaan(1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
a.Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :ain itu

4.15.2 Orde baru
Pada masa orde baru , pembangunan nasional memprioritaskan sektor pertanian yaitu berusaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya dan sektor industri , khususnya industri yang menghasilkan barang untuk di ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja , industri pengolahan hasil pertanian , serta industri yang dapat menghaslkan mesin-mesin sendiri.Selain itu dalam orde baru Indonesia juga mencapai sbb:
● menekan angka kelahiran bayi yang sangat tinggi pada masa pemerintahan orde lama .
● menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi.
● menekan laju inflasi dari sekitar 650% di zaman orde lama menjadi berada rata-rata di bawah 2 digit.
● ekspor non migas meningkat sehingga indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.
4.15.3 Reformasi
4.15.3.1 Presiden Habibie
Presiden Habibie berhasil memimpin negara keluar dari dalam keadaan ultra-krisis, melaksanankan transisi dari negara otorian menjadi demokrasi. Sukses melaksanakan pemilu 1999 dengan multi parti (48 partai), sukses membawa perubahan signifikn pada stabilitas, demokratisasi dan reformasi di Indonesia.Habibie merupakan presiden RI pertama yang menerima banyak penghargaan terutama di bidang IPTEK baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jasa-jasanya dalam bidang teknologi pesawat terbang mengantarkan beliau mendapat gelar Doktor Kehormatan (Doctor of Honoris Causa) dari berbagaai Universitas terkemuka dunia, antara lain Cranfield Institute of Technology dan Chungbuk University.
4.15.3.2 Presiden Abdurrahman Wahid
Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Pada 30 Desember, Gus Dur mengunjungi Jayapura di provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

4.15.3.3 Presiden Megawati
sangat peduli masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Dia adalah
pionir dibandingkan kandidat presiden lainnya, dalam memberikan perhatian
serius terhadap nasib para TKI di luar negeri.
Hal itu kembali ditegaskan pada Rekommendasi-5 Mega-Hasyim, yang
mencantumkan Undang-undang Buruh Migran.
Ini merupakan langkah proaktif untuk melindungi para penghasil devisa negara
terbesar nomor tiga.
Upaya positif lainnya yang patut disyukuri adalah kebijakan satu pintu (one
gate policy) di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk
mengawasi berbagai aktivitas menyangkut pengiriman serta pemulangan para
TKI.
Selain itu, ditempuh jalur diplomasi, pengawasan dan peraturan ketat untuk
Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan mendirikan lebih banyak pusat pelatihan
untuk mempersiapkan para tenaga kerja menghadapi dunia kerja di luar
Indonesia.
Tatapan Hangat
Pada saat kami bertemu di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Ibu Mega selalu
menyambut dengan senyum keibuan dan tatapan hangat seraya berkata:"Bagaimana
kabar hari ini, sehat?" Sebuah sapaan sederhana namun menyejukkan hati.
Di kediamannya, saya sering melihat Ibu Mega menjalankah ibadah lima waktu
(sholat), meyeduh teh untuk suami tercinta, mengemong cucu serta mengurus
tanaman.
Di tengah kesibukannya sebagai presiden, Ibu Mega mampu melaksanakan
tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga sekaligus nenek bagi cucunya.
Seperti halnya seorang ibu memperlakukan putra-putrinya, bila Ibu Mega
tampak mengomel kepada "anak-anaknya" saat berlangsung rapat internal
partai, semata-mata hanya sebuah ekspresi kecintaan tulus seorang ibu.
Jujur saja, saya sebagai "anak" mulai memahami situasi dan kondisi PDI
Perjuangan ketika partai ini tampil sebagai pemenang pada Pemilihan Umum
(Pemilu) 1999. Ibu Mega tetap optimistis menerima tongkat estafet
kepemimpinan yang diserahkan kepadanya untuk memimpin negara yang dihuni 217
juta penduduk dalam kondisi sosial-ekonomi yang kocar-kacir. Bila dalam
penampilannya Ibu Mega, seperti halnya para ibu lainnya, tampak kesal,
semuanya itu masih di dalam koridor cinta kasih.
Ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan mandat sebagai
Presiden RI kelima, menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid pada 21 Agustus
2001, Ibu Mega mewarisi krisis multidimensi pemerintahan Orde Baru.
Ketika itu, rakyat harus antri sembako (sembilan bahan pokok), nilai tukar
rupiah anjlok terhadap US$ (dolar AS), terjadi kerusuhan di berbagai daerah,
penembakan mahasiwa (Trisakti dan Semanggi I/II) dan penculikan ribuan orang
yang sampai saat ini tidak diketahui rimbanya.
Salah seorang korban penculikan adalah suami sahabat saya, bintang film Eva
Arnaz. Selain itu, masih terbayang dalam ingatan kita semua, peristiwa
memilukan yang terjadi di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, 27 Juli 1996.
Itulah salah satu kelebihan seorang pemimpin perempuan bernama Megawati yang
tangguh dan kukuh pada kodratnya.
Tatapan hangat Ibu Mega tidak sirna. Selama dua tahun 10 bulan masa
pemerintahannya, Ibu Mega dan tim ekonominya, berhasil memerdekakan
Indonesia dari cengkraman Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund/IMF), yang sangat diangungkan pemerintahan Orde Baru.
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) juga dibubarkan dan Indeks Harga
Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatat rekor dalam sejarah bursa efek di
Tanah Air, setelah berhasil menembus angka 800, pertengahan Mei lalu. Hal
ini membuktikan, aktivitas ekonomi makro sudah berdenyut dan pulihnya citra
Indonesia di mata internasional.

Langganan: Posting Komentar (Atom)